Tjahjo: Studi ke Luar Negeri Biar DPR Tambah Wawasan

Mendagri Tjahjo Kumolo
Sumber :
  • Dian Tami - VIVA.co.id

VIVA.co.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyetujui rencana Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat melakukan studi banding ke luar negeri.

Demokrat Tetap Mendesak Bahas Revisi UU Pemilu

Menurut Tjahjo, dalam menyelesaikan RUU, Pansus telah meminta pendapat akademik dari unsur perguruan tinggi, hingga pendapat dari elemen masyarakat dan media.

Saat ini, Pansus perlu memantapkan pendapat yang dikumpulkan dengan mengunjungi Jerman dan Meksiko. Kedua negara itu dinilai cocok dijadikan tujuan studi banding, karena karakteristik Pemilu di sana yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia.
 
"Tidak ada masalah. Kami sebagai bagian bersama membahas RUU, sudah kami bicarakan (rencananya). Waktunya masih cukup, DPR juga punya anggaran," ujar Tjahjo, usai menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-83 Pemadam Kebakaran di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017.

DPR Tetapkan 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Tak Ada RUU Pemilu

Tjahjo menekankan, studi banding diperlukan untuk membuat RUU sempurna. Ia meminta masyarakat tidak memandang rencana sebagai tindakan pelesir anggota dewan yang menghabiskan anggaran negara.

"Kita harus berpikir positif bahwa tujuan pansus ini kalau mau ke luar negeri, karena waktunya juga cukup. Yang penting untuk tambah wawasan, pengetahuan supaya bisa merumuskan RUU ini," ujar Tjahjo.

UU Pemilu Tidak Masuk Prolegnas, PKS Ngotot Direvisi

Studi banding itu akan dilakukan pada Maret 2017. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyelesaian RUU yang akan menjadi dasar hukum Pemilihan Umum serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) 2019. Naskah RUU Penyelenggaraan Pemilu sendiri, ditargetkan tuntas pada 28 April 2017. (asp)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman

Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat

Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat

img_title
VIVA.co.id
10 Februari 2022