- VIVA.co.id/Muhammad Yasir
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyindir partai politik yang hanya sibuk dengan dualisme kepemimpinan dalam satu partai. Menurutnya, kondisi itu mengganggu stabilitas negara secara nasional.
"Di Indonesia, masih ada parpol yang ketua umumnya itu ada dua. Ada juga yang masih sibuk mengurus di PTUN, Mahkamah Agung. Kalau begini terus yang terjadi akan mengganggu stabilitas nasional dan daerah yang ada," kata Tjahjo di Makassar, Selasa, 28 Februari 2017.
Ia mencontohkan, kebijakan pembangunan di daerah selalu disertai proses politik atau kesepakatan politik. Hal itu, kata dia, tampak berbeda dengan Amerika Serikat, China atau Singapura yang berhasil dalam melaksanakan program-program pembangunan jangka panjang karena keputusan politik solid mulai pusat sampai daerah.
Tjahjo berharap, implementasi sistem demokrasi melalui gelaran pemilihan kepala daerah bisa mendorong pembangunan yang lebih baik. Tanpa menimbulkan kesan terlalu mementingkan kendaraan politik yang membawanya meraih jabatan.
"Siapa pun kepala daerahnya, dari produk partai mana pun, begitu dia terpilih maka dialah pemegang amanah untuk membangun daerah demi kemaslahatan daerah dan masyarakat," ujarnya.
Dampak sistem buruk
Buruknya sistem politik di Indonesia, menurut Tjahjo, membuat Indonesia berjalan lamban. Bahkan, sejak menyandang status merdeka pada 1945, Indonesia baru bisa menyelesaikan satu dari tiga kebutuhan utama rakyat.
“Sudah 71 tahun kita merdeka, baru satu isu yang selesai yakni isu sandang. Mulai dari sandang mahal, murah, bekas sampai sandang selundupan bisa kita nikmati di berbagai kalangan,” katanya.
Menurut Tjahjo, sandang bisa terpenuhi karena cara mendapatkannya mudah dan banyak pilihan. Mengenai kebutuhan pangan dan papan, kata Tjahjo, faktanya saat ini pemerintah belum sanggup memenuhi seluruh lapisan masyarakat.
"Saya yakin masyarakat banyak yang belum mempunyai rumah," ucapnya. (ase)
