TUTUP
TUTUP
POLITIK

Pansus RUU Pemilu Akan Studi Banding ke Meksiko dan Jerman

Seluruh anggota Pansus akan berangkat.
Pansus RUU Pemilu Akan Studi Banding ke Meksiko dan Jerman
Ketua DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman. (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – Pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Pemilu (RUU Pemilu) akan melakukan studi banding ke luar negeri, yakni ke Jerman dan Meksiko pada bulan Maret ini.

Kunjungan itu dalam rangka untuk mengkaji regulasi pelaksanaan pesta demokrasi di dua negara tersebut yang dinilai hampir sama karakteristiknya dengan Indonesia.

"Tanggal 10 Maret berangkat pada masa reses DPR. Semua anggota pansus berangkat. Semua diajak karena aturannya begitu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Benny Kabur Harman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 23 Februari 2017.

Benny berujar, Meksiko adalah salah negara di dunia yang menyelenggarakan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) secara serentak layaknya di Tanah Air. Sementara Meksiko juga punya badan peradilan khusus untuk Pemilu.

"Ada beberapa isu yang penting dibawa ke Meksiko. Meksiko juga punya regulasi khusus mengenai pengaturan peranan media massa," ujar Politikus Demokrat ini.

Oleh karena itu, Pansus RUU Pemilu memutuskan untuk berkunjung dan belajar ke negara yang terkenal dengan makanan taco tersebut. "Kami putuskan untuk datang ke Meksiko, untuk melihat lebih jauh, lebih dekat Pilpres, Pileg dan fungsi Badan Peradilan Pemilu di sana (Meksiko)," kata dia.

Tak hanya ke Meksiko, Pansus RUU Pemilu juga akan berkunjung ke Jerman. Namun ia tak menerangkan alasan spesifik memilih Jerman.  "Ke Jerman untuk (studi banding) sistem Pemilu," katanya.  

Saat ditanya perihal tenggat waktu penuntasan RUU tersebut pada April ini, Benny mengatakan yakin tenggat itu bisa dipenuhi. "Kemarin kita sampai 70-an bahas DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang ada. Rapat terbuka. Tadi malam sampai pukul 23.00 WIB," kata dia.

Diketahui bahwa Komisi II DPR menargetkan penyelesaian pembahasan draf Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu pada 28 April 2017. Target itu disepakati karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memulai tahap penyelenggaraan Pemilu 2019 pertengahan tahun depan. (mus)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP