VIVA.co.id - Presiden Jokowi mengeluh demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Akibatnya, banyak penyimpangan terjadi seperti politisasi isu Suku, Agama dan Ras (SARA).
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa tak seharusnya Jokowi menyalahkan demokrasi yang susah payah didapat Indonesia.
"Demokrasi itu jangan disalahkan. Demokrasi itu kita dapat berdarah-darah, terus bilang demokrasi kebablasan, salah itu. Yang disalahkan itu hukum, dan yang menyebabkan hukum itu salah itu ya pemerintah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
Oleh karena itu, Fahri meminta Jokowi tidak mengeluh atas kondisi demokrasi di dalam negeri. Salah satu alasannya, dia adalah pihak yang punya kekuasaan.
"Itu soal dirinya sendiri bukan soal rakyat. Jangan salahkan manusia, salahkan pengaturnya, negaranya," kata dia.
Ia juga meminta agar Jokowi mengkritik dirinya sendiri. Sebab, menurut Fahri sebagai eksekutif dan sebagai penyelenggara negara, Jokowi gagal memberikan keadilan bagi rakyat.
"Tegakkan hukum yang adil. Kan kita lihat hukum ini main-main, begitu menyangkut orang-orang tertentu enggak jadi, begitu menyangkut orang tertentu cepat. Termasuk kriminalisasi ulama," kata Fahri.
Fahri mengingatkan bahwa apabila negara hukumnya tidak tegak maka negara akan kacau. Sebab, premanisme akan merajalela.
"Tapi kalau hukum ditegakkan, hukum diadilkan, keadilan ada di mana-mana, maka manusia akan menemukan ketenangan, harmoni akan tercipta dan tidak ada yang merasa dizalimi."
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Dia menyampaikannya saat pidato di acara pelantikan pengurus Partai Hanura periode 2016-2020, di Sentul International Convention Center Bogor Jawa Barat, Rabu 22 Februari 2017. (mus)
