TUTUP
TUTUP
POLITIK

Empat Fraksi Boikot Ahok, Djarot Lobi Ketua DPRD DKI

Sekalipun hingga saat ini belum ada rapat yang mendesak.
Empat Fraksi Boikot Ahok, Djarot Lobi Ketua DPRD DKI
Sumarsono, Djarot Saiful Hidayat dan Basuki Tjahaja Purnama (VIVA.co.id / Raudhatul Zannah)

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat segera menghubungi Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi terkait sikap rekan-rekannya di DPRD DKI Jakarta yang memboikot rapat mitra kerja dengan Pemerintah Provinsi.

Ia menganggap, sikap empat fraksi di DPRD yang tak terima aktifnya kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, bersifat politis.

"Tapi nanti kami akan komunikasi sama Ketua DPRD Pak Pras untuk undang rapat," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2017.

Maksud mengundang rapat, kata Djarot, untuk melobi fraksi-fraksi lain agar tak mengikuti jejak empat fraksi sebelumnya yang memboikot hubungan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Djarot dan Prasetio diketahui sama-sama berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Djarot berharap, komunikasi bisa menyelesaikan persoalan lantaran banyaknya tugas antara pemerintah dan legislatif yang perlu disepakati seperti pembahasan rancangan peraturan daerah dan rapat-rapat kerja komisi DPRD dengan dinas-dinas terkait.

"Kami mengimbau rapat-rapat itu tetaplah dengan SKPD, tentunya fraksi yang lain bersedia ikut rapat dengan SKPD. Untuk apa? Sekarang prioritas pembahasan beberapa raperda yang telah diajukan eksekutif," kata Djarot yang juga calon Wakil Gubernur petahana.

Djarot mengatakan, pemboikotan ini memang belum mengganggu jalannya pemerintah di Ibu Kota.  Hal itu karena rapat-rapat mengenai pembahasan program kerja dan anggaran di tahun 2017 belum diadakan. "Sekarang kami lagi fokus untuk penanganan banjir," ujarnya.

Empat fraksi DPRD yang terdiri dari Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB dan PKS mengancam menghentikan aktivitas hubungan kemitraan dengan eksekutif yakni dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penolakan DPRD ini terkait status Ahok sebagai terdakwa kasus penodaan agama.

"Jadi selama tidak jelas, legislatif berisiko mau membahas apa pun, tidak ada rapat kerja dengan eksekutif dan kegiatan lain-lainya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik, Senin, 13 Februari 2017. (ase)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP