TUTUP
TUTUP
POLITIK

Praktik Politik Uang Masih Marak H-1 Pilkada

Mulai penyebaran uang hingga pembelian pulsa.
Praktik Politik Uang Masih Marak H-1 Pilkada
Proses pembuatan surat suara untuk Pilkada serentak 2017 yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

VIVA.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menyebutkan bahwa aktivitas politik uang yang ditemukan jelang Pilkada 2017 esok pada Rabu 15 Februari 2017, muncul dalam berbagai bentuk.

Beberapa daerah yang masih terindikasi dengan aktivitas politik uang jelang Pilkada 2017 yaitu Daerah Istimewa Aceh, Bangka Belitung (Babel), Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua hingga Ibu Kota DKI Jakarta.

"Aktivitas politik uang makin mendekati pemilihan suara ini, isu politik uang makin marak dengan berbagai bentuk," kata Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa 14 Februari 2017.

Dia menjelaskan, aktivitas politik uang yang mereka temukan di antaranya modus pemberian uang kepada warga saat menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) hingga adanya temuan modus pembelian pulsa telepon seluler.

"Jadi beberapa modus misalnya bukan saja kartu handphone yang prabayar dan paskabayar tapi untuk ini (politik uang) ada pascabayar dan prabayar," katanya.

Menjelang Pilkada 2017 esok, Rabu 15 Februari 2017, Badan Pengawas Pemilu membeberkan ada empat permasalahan menjelang Pilkada 2017. Permasalahan yang dimaksud yakni terkait surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), formulir C6 KWK, aktivitas politik uang dan yang terakhir terkait adanya keterlibatan aparat dalam Pilkada 2017.

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP