- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Kasus antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, dengan Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo, berujung polemik. Meskipun Chappy dikabarkan telah menyatakan permintaan maaf di media, namun Fraksi Partai Hanura mengatakan belum mendengar maaf itu secara langsung.
"Yang jelas kami belum dengar minta maaf dari Pak Chappy ke Pak Tompo langsung. Beliau belum minta maaf, baik ke Fraksi Hanura atau kader kami Pak Mukhtar Tompo," kata Ketua Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 10 Februari 2017.
Menurut Nurdin, ada dua persoalan dalam insiden ini. Pertama adalah adanya perlakuan tidak menyenangkan dan hal itu, kata dia, bisa dianggap juga dilakukan kepada Komisi VII DPR.
"Karena Komisi VII pun sebagai institusi DPR yang lakukan tugas pengawasan, bujeting, itu merasa hal ini dicederai dengan cara-cara seperti ini," ujar Nurdin.
Persoalan yang kedua adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport terhadap Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana seharusnya Freeport membangun smelter.
"Ini perintah UU. Seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang melakukan penggalian sumber daya mineral harus membangun (smelter) itu. Tidak bisa kita mengekspor langsung bijih besi, bijih nikel, tembaga dan lain-lain," kata Nurdin.
Sebelumnya dilaporkan, insiden menegangkan terjadi usai rapat kerja Komisi VII dengan PT Freeport Indonesia, Kamis sore 9 Februari 2017. Mukhtar Tompo disebut mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport, Chappy Hakim. Hal ini terjadi beberapa saat setelah rapat selesai.
"Saat selesai rapat, biasa kita salaman. Pas dengan Pak Chappy, dia menolak berjabat tangan dengan saya sambil berkata dengan nada tinggi. Kemudian, dia langsung tunjuk ke arah dada saya," kata Mukhtar di Senayan, Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.
"Kau jangan macam-macam? Mana? Mana, kata kalian tidak konsisten? Saya konsisten, mana?" lanjut Mukhtar menirukan perkataan Chappy yang juga mantan KASAU itu.
Menurut Mukhtar, insiden itu membuat terkejut seisi ruang rapat. Respons Chappy ini, kata dia, tidak lazim. Mukhtar mengatakan bahwa memang pada saat rapat, dia hanya menagih janji Freeport Indonesia untuk membangun smelter.
"Sampai sekarang, smelter tidak juga dibangun. Presiden harus tahu, Freeport ini memiliki permasalahan laten," kata Mukhtar.
