- VIVA.co.id/twitter@DPP_FPI
VIVA.co.id – Polda Metro Jaya tidak memberi izin terhadap aksi turun ke jalan pada Sabtu, 11 Februari 2017. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, Kepolisian tidak perlu sampai mengeluarkan larangan tersebut.
"Hak untuk mengeluarkan pendapat di publik dijamin oleh UU, dan sebenarnya tidak perlu izin ke pihak Kepolisian dan hanya pemberitahuan saja sifatnya. Dan pihak Kepolisian tidak boleh melarangnya, nanti bisa disebut anti demokrasi," kata Arief kepada VIVA.co.id, Kamis 9 Februari 2017.
Dia menilai, kedekatan aksi itu dengan masa tenang Pilkada DKI tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melarang aksi tersebut. Sehingga Kepolisian diminta memberikan alasan yang lebih rasional lagi.
"Memasuki hari tenang tidak bisa menjadi dasar untuk menjadi larangan umat Islam melakukan aksi demo, sepanjang tidak berhubungan dengan kampanye Pilkada DKI Jakarta," ujar dia.
Menurut Arief, berkaca dari aksi 212 yang juga berjalan damai, aksi 112 juga dinilai tidak akan merepotkan polisi. Yang dibutuhkan saat ini kata dia adalah komunikasi yang baik antara Polda Metro Jaya dengan pemimpin aksi, agar ada kesepahaman saat aksi berjalan.
"Saya rasa nggak perlulah dilarang aksi 112 oleh Polda Metro Jaya, tapi saling berkoordinasi antara jajaran Polda Metro Jaya dan penyelenggara aksi 112 ,agar aksi berjalan damai," kata Arief.
Sebelumnya, Ketua Umum Front Pembela Islam Ahmad Shobri Lubis mengatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan aksi damai atau aksi 112 pada Sabtu, 11 November 2017. Ia membantah informasi yang menyebut aksi itu tidak jadi.
"Insya Allah jadi (aksi damai). Kami tetap aksi (112)," kata Shobri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu, 8 Februari 2017.
Ia menjelaskan, lokasi utama aksi akan digelar di kawasan Monas. Massa akan berjalan dari Monas hingga Bundaran HI. Bentuk acara yakni zikir, salawat dan doa bersama. (mus)
