- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVA.co.id - Presiden Jokowi akhirnya menanggapi pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal aksi demonstrasi ratusan orang di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 Februari 2017. Ketika itu, SBY sempat menanyakan pada Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai hak asasinya tinggal di negeri ini.
"Sekarang semua jadi bertanya kepada Presiden dan Kapolri, iya kan? Banyak pertanyaan tentang segala soal. Lalu saya sendiri bertanyanya kepada siapa? Itu tadi guyonan ya," kelakar Jokowi, seperti dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, di pusat perbelanjaan MCM di Kota Ambon, Rabu malam, 8 Februari 2017.
Pernyataan SBY itu sempat ramai di linimassa Twitter. Bahkan tanda pagar atau tagar #SayaBertanya sempat menjadi trending topic. Namun terlepas dari itu, Jokowi melihat persoalan bangsa yang bisa dibicarakan lebih baik dibicarakan secara tertutup dan tidak mesti harus diumbar ke luar.
"Saya kira akan lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk atau dibicarakan dalam forum tertutup untuk kemudian dicarikan solusi dan disampaikan kepada masyarakat, saya kira yang bagus seperti itu," kata Jokwoi.
Jokowi mengklaim selalu terbuka dengan siapapun termasuk tokoh-tokoh bangsa. Seperti pada 19 Januari 2017, menerima dua tokoh sekaligus dalam waktu yang berbeda. Yakni pada pagi hari menerima mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Siangnya, Jokowi bertemu Presiden RI ketiga BJ Habibie.
Sebelumnya, SBY mengungkap adanya aksi ratusan orang yang menggeruduk rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Februari 2017. SBY pun melontarkan pertanyaan pada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal hak asasi. Dia meminta keadilan.
Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 6, 2017
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
