TUTUP
TUTUP
POLITIK

JK: Jangan Anggap Palang Merah Itu Lambang Agama

"Palang merah itu simetris, sedangkan salib itu kakinya panjang."
JK: Jangan Anggap Palang Merah Itu Lambang Agama
Wapres Jusuf Kalla. Saat itu ketua Palang Merah Indonesia (PMI). (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. RDP ini terkait undang undang kepalangmerahan yang sejak 10 tahun lalu tak rampung.

"Kepalangmerahan ini lebih luas dari Palang Merah Indonesia (PMI) sendiri. Ini menyangkut hubungan kemanusiaan dan kesepakatan internasional," kata JK di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 8 Februari 2017.

Ketua Umum PMI Pusat ini menjelaskan salah satu kendala dari UU Kepalangmerahan ini terkait penggunaan lambang. Apakah tanda plus atau bulan sabit.

Politikus Partai Golkar ini memaparkan terkait lambang palang merah sejak dulu ada suara-suara berbeda. Ada pihak yang menganggap lambang plus yang digunakan palang merah saat ini berkaitan dengan agama tertentu.

"Kita lihat bedanya. Palang merah itu simetris, sedangkan salib itu kakinya panjang. Jadi jangan dianggap palang merah ini lambang agama. Karena kebetulan saja penemunya orang Swiss maka mungkin biar mudah pakai lambang bendera Swiss," paparnya.

JK menjelaskan lambang palang merah sendiri diciptakan oleh seorang ahli matematika dari Swiss. "Lambang itu diciptakan ahli matematika Islam, Muhammad bin Musa Al Khawarizmi, biar tidak ada keraguan," tegasnya.

Dengan adanya penjelasan ini, JK berharap polemik mengeanai lambang keplangmerhan bisa selesai, sehingga undang undang kepalang merahan bisa selesai. "Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat selesai. Sebenarnya semua sudah satu paham  tinggal proses," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengakui komisi akan berupaya mempercepat pembuat undang undang ini. Karena dari 169 negara yang menandatangani konvensi Jenewa, hanya Laos dan Indonesia yang belum punya undang-undang kepalangmerahan.

Politikus partai Demokrat ini menolak bila dianggap ada hal yang krusial, sehingga menghambat pembahasan undang undang kepalangmerahan terkesan lambat.

"Tidak ada yang krusial. Hanya bahwa hanya boleh ada satu logo di dunia, nah ini yang akan kita selesaikan. Setelah masuk panitia kerja," paparnya.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini enggan menjelaskan apakah lambang palang merah Indonesia akan menggunakan yang digunakan oleh PMI atau menggunakan bulan sabit. "Ya nanti belum kita putuskan," kata Dede.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP