Politikus PDIP Nilai Kritik SBY ke Jokowi Tak Membumi

Pertemuan Pelaku Industri Jasa Keuangan dengan Presiden Jokowi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sedang getol mengkritik kebijakan pemerintah era Presiden Joko Widodo termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut SBY, investasi tak harus berbentuk infrastruktur fisik semata. Imbasnya, utang negara kata dia akan menjadi beban rakyat pada masa depan.

Istana Tegaskan Jokowi Tidak Ada Agenda Kunjungan Kerja ke Surabaya

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Hendrawan Supratikno menanggapi pernyataan SBY itu. Menurutnya, yang disampaikan SBY ibarat kritik normatif dan sebatas teoretis tanpa memahami kenyataan di lapangan.

"Bahwa yang terjadi hari ini merupakan hasil proses panjang yang kita lakukan di masa lalu," ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu 8 Februari 2017.

Budi Gunadi Klaim Berhasil Jadi Menkes Karena Jokowi Tidak Pernah Masuk Rumah Sakit

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur justru untuk menuntaskan proyek-proyek lama yang tak diselesaikan pemerintahan sebelumnya.

"Investasi infrastruktur sangat vital. Jokowi terus mengoreksi dan membenahi investasi yang mangkrak di masa lalu. Kita terus memerangi sebaran penyakit ekonomi kita yaitu ekonomi biaya tinggi dan ekonomi bernilai tambah rendah," kata Hendrawan.

Jokowi Akui 90 Persen Bahan Produksi Farmasi Masih Impor

Ia tak sepakat bahwa pembangunan infrastruktur yang pesat dan tingginya investasi akan berujung pada inflasi.

"Tidak benar. SBY membayangkan ekonomi sudah dalam full capacity, semua kapasitas terpakai sehingga begitu ada investasi berlebih langsung kepanasan atau overheated economy. Menurut saya masih ada ruang gerak untuk genjot pertumbuhan ekonomi melalui pembangun infrastruktur," ujar dia.

Menurutnya, inflasi bisa disebabkan berbagai faktor lainnya termasuk dari permasalahan dari luar negeri.

"Inflasi ke depan lebih disebabkan antisipasi menguatnya mata uang dolar akibat politik ekonomi Trump," katanya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya