TUTUP
TUTUP
POLITIK

SBY Duga Penegakan Hukum Datar dalam Kasus Penyadapan

Seharusnya, hukum panglima tertinggi.
SBY Duga Penegakan Hukum Datar dalam Kasus Penyadapan
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers soal dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu, 1 F (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf. )

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, merasa proses penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan yang dialaminya tak diproses secara tegas oleh aparat penegak hukum.

"Saya juga merasa ada penegakan hukum yang datar ketika ada indikasi penyadapan ilegal bermotif politik," kata SBY saat pidato politik di acara Rapimnas Partai Demokrat ke-15 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Februari 2017.

Sebagai negara hukum, kata SBY, hukumlah sebagai panglima tertinggi. Yaitu dengan kesetaraan dan kesamaan di hadapan hukum. Bahkan, SBY menyebut ada nuansa dan bahkan testimoni yang menduga proses penegakan hukum masih tebang pilih.

Persoalan penegakan hukum masih menjadi perhatian oleh rakyat di seluruh Indonesia. Selain itu, SBY melihat masih ada penegakan hukum yang belum merata di Indonesia. Yakni saat ada indikasi kasus besar berkategori terang yang menurut rakyat masih diproses hukum namun terlihat mengendap entah ke mana. Sedangkan kasus yang tidak signifikan malah menjadi prioritas.

Selain itu, SBY menilai masih ada penegakan hukum yang menyentuh kekuasaan, maka penegakan hukum cepat dilakukan. Namun, ketika di luar kekuasaan jalannya tidak terlalu mudah.

"Rakyat merasakan gimana semangatnya penegak hukum menangani kasus penyebar kebencian atau tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa. Eskalasinya kalau yang cari keadilan bukan dari lingkar kekuasaan, jalannya tidak terlalu mudah," katanya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP