Warga Jakarta Mengeluh Tak Punya KTP ke Anies

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan penulis Muhammad Husnil (kanan) menghadiri peluncuran buku Ketika Anies Baswedan Memimpin di Jakarta, Jumat (3/2).
Sumber :
  • ANTARA/M Agung Rajasa

VIVA.co.id - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak terfokus pada hasil survei yang tengah marak dipublikasikan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Baginya, apa pun hasil yang dicapai dari survei, ia akan tetap optimis.

JK Ogah Komentari Wacana Anies Maju Pilgub Jakarta

"Jadi kami merasa gelora gerakan di bawah itu. Kalau survei-survei kami perhatikan, tapi kami sudah fokus pada gerakan dukungan dan sosialisasi," kata Anies di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 6 Februari 2017.

Di samping itu, terkait kesan positif yang ditujukkan kepadanya, pria berumur 47 tahun ini mengaku tak terbuai. Menurutnya, ia bersama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, justru akan terus mendorong persatuan bagi warga Jakarta.

Pakar Sebut Kehadiran Anies di KPU Tunjukkan Komitmen Prinsip Bernegara dan Berdemokrasi

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan bahwa Jakarta membutuhkan banyak solusi. Misalnya untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan berkualitas hingga tuntas serta gratis.

"Itu pesan yang kita akan jaga terus. Jadi kita bersyukur kesan positif ini bergaung," kata Anies.

Ramalan Prabowo "PKB akan Hadir Kembali" Segera Terwujud, Menurut Pengamat

Sementara itu, saat melakukan kunjungan ke Kampung Kebon Tebu, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 6 Februari 2017, Anies mendapat keluhan warga yang tidak bisa ikut mencoblos, karena tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Mau ikut nyoblos Pak (15 Februari 2017), tapi enggak punya KTP," kata seorang warga Penjaringan, Iin.

Menurut Iin, warga sempat memiliki KTP Jakarta. Namun, KTP tersebut sudah habis masa berlakunya dan tidak bisa diperbarui oleh pemerintah setempat.

Dia menyayangkan situasi tersebut. Karena hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Yang tidak punya KTP, tidak diberi KTP adalah pelanggaran hak politik dan Pemerintah Daerah DKI harus bertanggung jawab," kata Anies.

Anies pun meminta Pemprov DKI untuk menyelesaikannya dan selesai dalam sepekan. Hingga warga yang tidak memiliki KTP dan tidak bisa mencoblos, bisa ikut menyuarakan haknya pada 15 Februari 2017.

"Kami akan bisa menuntut supaya warga Jakarta seluruhnya bisa diberi KTP karena mereka tidak bisa memperbaharui KTP," ujar Anies. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya