- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVA.co.id - Mantan Presiden yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Jokowi tidak diam saja mengenai isu penyadapan yang mengemuka dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. SBY ingin Jokowi selaku pimpinan negara turut menyelesaikan masalah.
"Saya memohon Pak Jokowi berkenan memberikan penjelasan. Dari mana transkrip atau sadapan itu. Siapa yang menyadap," kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Februari 2017.
SBY mengungkapkan bahwa penyadapan tidak dilakukan oleh sembarang orang. Berdasarkan yang dia tahu, hanya institusi negara seperti Polri, BIN, atau KPK dalam konteks pemberantasan korupsi, yang berhak melakukannya.
"Supaya jelas. Yang kita cari kebenaran. Ini negara-negara kita sendiri. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuai dengan baik, adil dan bertanggung jawab," katanya.
SBY menambahkan bahwa penyadapan tersebut memiliki dampak sosial yang serius.
"Kalau saya saja sebagai mantan presiden yang mendapatkan pengamanan dari Paspampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, rakyat yang lain, politisi yang lain? Sangat mungkin mereka mengalami nasib yang sama dengan yang saya alami," tutur SBY.
SBY menegaskan bahwa apabila itu terjadi maka negara ini seperti rimba raya. Hukumnya hukum rimba.
"Artinya yang kuat menang yang lemah kalah. Padahal yang betul yang benar menang yang salah kalah. Kita mohon penjelasan dari bapak presiden yang mudah-mudahan (penyadapan) tidak terjadi, sehingga rakyat menjadi tenang karena itu diucapkan di depan persidangan yang memiliki kekuatan, keabsahan sendiri."
