TUTUP
TUTUP
POLITIK

Istana Jawab Surat Demokrat: Kami Tidak Intervensi Pilkada

Demokrat merasa penegakan hukum berat sebelah.
Istana Jawab Surat Demokrat: Kami Tidak Intervensi Pilkada
Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara (VIVA/Nadlir)

VIVA.co.id - Istana melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menjawab surat Partai Demokrat, yang meminta pemerintah bersikap netral dalam pilkada, terutama di DKI Jakarta. Dalam surat itu, di antaranya, Demokrat merasa penegakan hukum berat sebelah dan terkesan mencari-cari kesalahan.

Pramono memastikan tidak ada intervensi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pilkada.

"Pemerintah pasti netral dan tidak akan melakukan intervensi, silakan tanya pada kapolri," kata Pramono di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Januari 2017.

Presiden Jokowi juga sudah meminta agar yang maju dalam pilkada, apabila ada pelaporan menyangkut masalah hukum, ditangguhkan terlebih dahulu.

Kapolri saat itu, Jenderal Badrodin Haiti, mengeluarkan Surat Edaran Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014. Isinya, seluruh laporan terhadap calon kepala daerah, termasuk wali kota, bupati, dan gubernur, yang menjadi terlapor saat memasuki tahapan pilkada dan masa pendaftaran harus ditangani selesai pilkada.

Setelah desakan terhadap kasus dugaan penistaan agama terhadap calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, peraturan kapolri itu dicabut sehingga proses hukum terhadap Ahok juga dilanjutkan.

"Karena dulu ada surat kapolri, selama pilkada enggak boleh (diproses hukum). Sekarang sudah dicabut kapolri, artinya silakan kepada penegak hukum," kata Pramono.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengamati bahwa kompetisi politik harus berlangsung damai, adil, dan tertib. Namun, menurutnya, kini telah berkembang ke arah sebaliknya, terutama di media sosial yang terasa sangat panas.

"Media sosial telah menjadi wilayah yang sangat tidak sehat serta penuh dengan black campaign dan negative campaign," ujar Hinca dalam keterangannya pada Sabtu, 27 Januari 2017.

Ia menambahkan, dalam hal ini rakyat juga mengamati gejala ketidaknetralan negara dan beserta aparaturnya, disertai campur tangan kekuasaan yang melebihi kepatutannya.

"Rakyat juga mengamati penegakan hukum yang berat sebelah dan sepertinya dicari-cari, sehingga merusak asas keadilan bagi semua (justice for all). Bayang-bayang dan kekhawatiran terhadap kemungkinan kecurangan dalam pilkada makin meningkat, sehingga membuat situasi Jakarta menjadi tidak kondusif bagi berlangsungnya pilkada yang fair dan demokratis," katanya.

Dengan perkembangan dan dinamika situasi sosial politik seperti itu, termasuk berbagai keganjilan dan ketidakwajaran yang terjadi di masyarakat luas, demi berhasilnya perjuangan Partai Demokrat untuk memenangkan pasangan Agus-Sylvi, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengeluarkan beberapa pernyataan.

1. Partai Demokrat memohon kepada negara dan pemerintah untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada Jakarta, serta mencegah terjadinya berbagai tindak kecurangan baik yang manual maupun digital, demi tegaknya demokrasi dan pilkada yang jujur dan adil.

2. Partai Demokrat berharap kepada jajaran KPUD dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pilkada Jakarta secara jujur, adil, profesional, tidak berpihak serta mencegah dan menindak segala bentuk kecurangan.

3. Partai Demokrat berharap kepada pers dan media massa untuk memberitakan jalannya Pilkada Jakarta secara adil dan berimbang serta menjaga akurasi kebenaran beritanya.

4. Partai Demokrat berharap agar TNI, Polri, dan BIN netral, tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian.

5. Partai Demokrat berharap kepada aparat penegak hukum agar tidak terkesan mencari-cari kesalahan pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat, demi tegaknya hukum dan keadilan yang sejati, dan agar pasangan calon kami bisa berkompetisi secara adil.

6. Partai Demokrat mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017 mendatang janganlah tergiur dengan politik uang karena baik yang memberi maupun yang menerima akan dijatuhi hukuman. Jangan mau dipaksa dan diintimidasi oleh siapa pun untuk tidak memilih calon pilihannya; jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan termasuk hasil survei yang tak masuk akal.

7. Partai Demokrat menyerukan kepada seluruh kader dan relawan Agus-Sylvi, untuk secara aktif ikut menjaga dan mengamankan pasangan calon kita, serta untuk melawan berbagai bentuk kecurangan, intimidasi dan ketidaknetralan aparatur negara, termasuk TNl, Polri, dan BIN jika ada. Waspadai kemungkinan ikut sertanya orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS, serta lawan pelanggaran-pelanggaran lain yang membuat pilkada ini cacat dan mengkhianati suara rakyat.

"Demikian pernyataan pers Partai Demokrat, semoga niat baik kami sebagai pencinta demokrasi dan keadilan dikabulkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ingin negara yang kita cintai ini terbebas dari perilaku politik yang buruk, yang tidak adil dan merusak nilai-nilai demokrasi," kata Hinca.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP