- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat akan bentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang atau anti money politics untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan dihelat 15 Februari 2017.
Djarot mengatakan bahwa sudah saatnya rakyat Jakarta berubah dan menciptakan pilkada yang berkualitas.
"Betul-betul orang memilih jangan sampai karena uang," kata Djarot di Menteng, Jakarta pada Sabtu, 28 Januari 2017.
Ia juga tidak membenarkan adanya slogan "terima uangnya, jangan pilih orangnya" karena praktik money politics kata Djarot adalah bibit korupsi.
Lebih baik, lanjutnya, jika ada warga yang diberikan uang sogokan, masyarakat menerimanya namun dijadikan sebagai barang bukti dan melaporkan kepada Bawaslu.
"Kalau ambil, telusuri, ada gembongnya, lapor. Ambil, tangkap, laporkan karena itu ajari korupsi," ujar calon petahana Wakil Gubernur itu.
Satgas ini akan dibentuk oleh PDI Perjuangan bersama partai pendukung lainnya. Rencananya, satgas akan melibatkan para kelompok ibu contohnya kelompok Penggerak Militan Perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Keterlibatan para ibu dalam Satgas ini diyakini akan mendorong implementasi berjalan efektif lantaran kecenderungan sasaran politik uang selama ini kaum ibu.
Djarot menjanjikan, bagi yang dapat mengungkap praktik money politics dari berbagai tim sukses pasangan calon akan diberikan imbalan berupa satu sapi dan kambing namun dalam bentuk acara syukuran.
"Alhamdulillah saya bisa menyelamatkan masyarakat Jakarta dari korupsi. Belum jadi pelayan (kok) sudah korupsi," tutur Politikus PDI Perjuangan tersebut.
