- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Mahesa, mengaku mendukung proses perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih ketat lagi termasuk dari kalangan politikus. Dia mengusulkan mereka harus nonaktif dalam dunia politik selama rentang beberapa tahun.
"Orang politik kalau mau jadi pejabat negara yang nonpemerintah, yudikatif, harusnya anggota DPR (yang akan jadi hakim) harus pensiun tujuh tahun dulu. Begitu juga dengan (calon) hakim dari pemerintah, hakim dari MA," kata Desmond ketika dihubungi, Jumat 27 Januari 2017.
Selain itu, Desmond juga menyoroti lama jabatan seorang hakim. Seorang hakim diatur agar tidak menjabat hingga pensiun, namun hanya dalam suatu masa tertentu.
"Karena kalau udah permanen kayak gitu, udah kayak mafia," ujar Desmond.
Sementara itu, politikus Partai Nasdem, Taufiqulhadi, juga ingin ada pengetatan perekrutan hakim MK. Dia menyarankan agar perekrutan hakim juga seharusnya bisa menghindari orang-orang yang punya afiliasi politik.
"Saya mengusulkan, mendatang, jauhkan dulu Mahkamah Konsitusi dari kaum job seekers dan figur yang kental afiliasi politisnya," kata Taufiqulhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim MK, Patrialis Akbar, terkait suatu perkara yang tengah disidangkan di lembaganya tersebut pada Rabu, 25 Januari 2017. Sebelum menjadi hakim MK, Patrialis merupakan politikus Partai Amanat Nasional. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta anggota DPR. (one)
MA Kurangi Hukuman atas Hakim MK Patrialis Akbar
Hukuman atas Patrialis Akbar berkurang setahun jadi 7 tahun penjara.
