VIVA.co.id – Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, meminta jajaran DPP Golkar untuk tidak memaksakan ambang batas dukungan untuk calon presiden atau presidential threshold pada Pemilu Presiden mendatang dengan angka yang terlalu tinggi.
Menurut Priyo, ambang batas nol adalah hal yang tepat. Apalagi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga pada Pemilu 2019 nanti, semua partai politik peserta Pemilu sudah bisa mengajukan calon masing-masing.
"Saya menganjurkan pada DPP untuk mempertimbangkan ulang rencana memaksakan threshold yang begitu besar pada teman-teman kita di Pansus, tolong dipertimbangkan ulang," kata Priyo usai yang ikut bersama jajaran Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 Januari 2017.
Priyo khawatir apabila Golkar dan fraksi lain memaksakan ambang batas tinggi, maka akan rawan digugat kembali ke MK. Potensi MK membatalkan keputusan DPR itu dinilai sangat mungkin terjadi.
"Lebih baik ya sudah fair saja karena berbarengan antara pilpres (pemilihan presiden) dan pileg (pemilihan legislatif) maka persyaratan untuk threshold Presiden ini menjadi tidak relevan lagi," kata Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.
Menurut Priyo, saatnya Golkar ada di tengah-tengah masyarakat. Ia ingin partai pimpinan Setya Novanto itu memberi kabar gembira pada masyarakat dengan ikut mendukung ambang batas nol.
"Saya mengusulkan, menganjurkan pada DPP kiranya bisa Golkar kali ini memberikan perspektif yang menggembirakan semua pihak, ya sudah kita tidak perlu memaksakan 10 persen, 20 persen dan seterusnya itu dan kita kembali ke titik nol," kata dia.
Hal tersebut disampakan Priyo menanggapi tarik ulur perdebatan ambang batas presiden di DPR. Sementara Sekjen Golkar Idrus Marham sebelumnya mengatakan Golkar berada pada posisi mendukung jika ambang batas untuk presiden adalah 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara partai politik di Pemilu yang sah secara nasional. (ren)
