MUI Diminta Klarifikasi Kunjungan Pengurusnya ke Israel

Presiden Israel, Reuven Riflin, bersama delegasi Muslim Indonesia - salah satunya Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI, Istibsyaroh.
Sumber :
  • Twitter

VIVA.co.id – Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia, Istibsyaroh, bertemu dengan Presiden Israel, Reuven Rivlin, pada hari Rabu, 18 Januari 2017 lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan Indonesia punya sikap terhadap Israel.

Antara Dukungan dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal

"Sejak Indonesia merdeka sama sekali tidak ada seorang pun pejabat negara yang diizinkan masuk ke Israel, tidak ada begitu," kata Hasanuddin ketika dihubungi, Jumat 20 Januari 2017.

Kemudian, lanjut dia, Indonesia juga tetap ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina menjadi negara penuh alias tidak dijajah oleh Israel. Semua pejabat Indonesia diminta komitmen dengan itu.

Dewan Keamanan PBB yang Gagal dalam Menjamin Perdamaian Dunia

"Kita tak pernah head to head berbicara langsung dengan Israel. Semua kebijakan itu harus diikuti jangan sampai terganggu," ujar Hasanuddin.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pun berharap segera ada klarifikasi dari Istibsyaroh. Hasanuddin menilai sulit kemungkinannya jika Istibsyaroh menemui kepala negara atau pemerintahan Israel atas nama pribadi.

Kegagalan Hukum Internasional dalam Menghadapi Kejahatan Perang Israel

"Harus ada klarifikasi oleh yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban kepada MUI," terang Hasanuddin.

Seperti diberitakan, Presiden Rivlin menyambut kunjungan tersebut dengan hangat dan mengatakan bagaimana keluarganya telah kembali tinggal di Israel sejak dua abad yang lalu dan kehidupan mereka di Yerusalem sepanjang tahun. Ia mengatakan selama bertahun-tahun, semua orang hidup di Yerusalem dalam harmoni antara Muslim, Kristen, dan Yahudi.

"Kita ditakdirkan untuk hidup bersama. Nenek moyang saya percaya, bahwa kita semua bisa tinggal di sini bersama-sama. Kami percaya di Israel tidak hanya ada demokrasi bagi Yahudi, tapi demokrasi untuk semua orang," kata Rivlin, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Israel, mfa.gov.il, Jumat, 20 Januari 2017. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya