- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Ditetapkannya mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK diminta dijadikan titik awal pengungkapan dugaan penyelewengan-penyelewengan yang selama ini tidak terdeteksi aparat penegak hukum. Menurut Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, diduga selama ini banyak penyelewengan terjadi di BUMN.
"Direksi-direksi BUMN sudah canggih-canggih seperti tukang sulap bisa melakukan sesuatu secara cepat dan nyaris tidak terlihat," kata Darmadi dalam keterangannya, Jumat 20 Januari 2017.
Oleh karena itu lanjutnya, DPR tegas menolak Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2016. Dalam PP baru tersebut, terjadi pelonggaran tata cara penyertaan modal negara dan pengalihan kekayaan negara pada BUMNtanpa harus melalui persetujuan DPR.
"Karena kami tidak ingin BUMN yang notabenenya menggunakan uang rakyat tak terawasi," ujar Darmadi.
Menurut Darmadi, kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Garuda Emirsyah Satar tersebut bisa saja potongan kecil dari banyaknya kasus BUMN yang ada.
"Permainan di Garuda masih relatif kecil dibanding permainan-permainan di BUMN besar," kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro, mengingatkan kepada para direktur BUMN agar lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam pengadaan barang dan jasa. Dia mengatakan, terungkapnya kasus korupsi Emirsyah harus jadi momentum perbaikan bagi seluruh direktur BUMN.
"Semua direktur BUMN agar selalu hati-hati dan tidak lalai dalam penentuan proses dan pelaksanaan pengadaan barang jasa," kata Nizar. (ren)
