- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrat, Sylviana Murni, akan dipanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada Jumat, 20 Januari 2017 besok.
Calon nomor urut satu di Pilkada DKI itu akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015 silam.
Anggota Komisi III DPR dari Demokrat Didik Mukrianto menanggapi hal tersebut. Menurutnya, netralitas Kepolisian dalam menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan pilkada harus diawasi.
Kepolisian diingatkannya tidak boleh diintervensi dan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus lawan politik.
"Polisi harus menjaga agar pilkada bisa berjalan fair, bermartabat, luber dan jurdil. Haram hukumnya Kepolisian melakukan keberpihakan, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2017.
Didik menegaskan bahwa polisi harus peka dan sensitif dalam mengambil tindakan pada masa pelaksanaan pilkada. Jika salah dalam mengambil tindakan, akan bisa berakibat fatal.
"Sungguh tidak bijak apabila polisi tidak peka dan seolah-olah tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu bisa merugikan. Tidak bisa disalahkan apabila ada anggapan dan dugaan bahwa polisi sedang membangun framing untuk kepentingan pihak lain," kata dia.
Menurutnya, jika ada dugaan pidana yang dilakukan mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu maka seharusnya bisa diproses usai gelaran pilkada.
"Saya berharap ini bukan bagian dari upaya kriminalisasi pilkada. Kami akan terus kawal pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim. Kami berharap agar pemeriksaan berjalan fair, adil dan transparan," ujar Didik.
Demokrat merupakan partai motor pengusung pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni di Pilkada Jakarta 2017.
"Apabila dalam prosesnya nanti kami nilai ada indikasi kriminalisasi, tentu kami akan menyikapinya dengan mengambil langkah-langkah. Termasuk langkah hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan," ujar Didik. (ase)
