PKS Samakan Fatwa MUI dengan Resolusi Jihad NU

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.
Sumber :

VIVA.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan sumber kegaduhan publik, sebagaimana pendapat sebagian kalangan.

Terima Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Sekjen PKS: Masalah Hukum Itu Lain Ceritanya

Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, memang menjadi tugas dan tanggung jawab ulama untuk memberikan bimbingan kepada umat tentang hal-hal yang bersifat keagamaan. Maka, katanya, sudah sepatutnya mendudukkan fatwa MUI sesuai pada tempat atau konteksnya.

Jazuli mengatakan, kedudukan ulama dan fatwanya dalam sejarah bangsa Indonesia tidak pernah dibenturkan dengan eksistensi pemerintahan. Fatwa ulama bahkan berkontribusi dalam revolusi fisik saat bangsa Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Nama Anies Baswedan Mencuat Maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, PKS Siap Usung Lagi?

"Sejarah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat, bahkan berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kiai Hasyim Asyari (pendiri Nahdlatul Ulama)," ujar Jazuli dalam pesan tertulisnya, Kamis 19 Januari 2017. 

Mengenai maraknya demonstrasi dan akibatnya, kata Jazuli, menjadi tugas aparat untuk menjaga ketenangan, keamanan dan ketertiban. Aparat diminta berposisi yang tidak bias kepentingan.

Massa PKS Hari Ini Gerudug KPU Depok Tuntut Usut Dugaan Penggelembungan Suara Caleg DPR RI

"Saya yakin itu kunci mengatasi kegaduhan dan polemik yang terjadi. Jadi, bukan fatwa ulama yang digugat sebagai penyebab masalah," ujarnya. (mus)

Ilustrasi Rapat Paripurna di DPR.

Tolak Pengesahan UU DKJ, PKS Bilang Gedung DPR Belum Dibangun di IKN

 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menolak untuk disahkannya RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024