- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Anggota Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang Undang Pemilu Diah Pitaloka mengatakan, bahwa ambang batas parlemen berfungsi untuk menjadikan suara pemilih sebagai kekuatan politik di parlemen. Untuk meningkatkan kekuatan itu, maka menurutnya perlu ada kenaikan ambang batas parlemen.
"Bagusnya menurut kami di atas 5 persen ya. Kalau mau moderat 5 persen karena untuk menjadi formula kekuatan yang bisa terkonsolidasikan dengan baik di parlemen," kata Diah di Jakarta, Rabu 18 Januari 2017.
Menurut Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, kenaikan ambang batas parlemen juga menjadi ujian jikalau memang suatu partai sudah memiliki basis suara rakyat.
"Ya itu juga untuk mengecek basis konstituen partai. Apakah partai itu berpijak pada basis politik artinya berpijak basis suara masyarakat. Kemudian apakah memang ada pengikutnya atau memang partai elektoral atau partai yang hanya hadir saat elektoral (pemilu)," ujar Diah.
Sementara mengenai anggapan akan ada suara pemilih yang terbuang jika angka ambang batas dinaikkan, menurutnya menjadi fenomena wajar di negara demokrasi. Hal itu juga terjadi di negara-negara demokrasi lainnya.
"Otomatis transformasi suara menjadi kursi itu akan ada (suara) yang terbuang. Artinya demokrasinya demokrasi perwakilan. Sebelumnya sistem-sistem yang ada di seluruh dunia juga pasti ada suara yang terbuang. Jadi wajar karena harus dipikirkan juga kualitas kursi yang masuk ke parlemen," ujarnya menambahkan.
Sementara mengenai ambang batas presiden, Diah sepakat dengan angka 20 persen. Menurutnya, tetap harus ada standar agar seseorang bisa dipercaya atau diusung menjadi Presiden oleh partai politik.
"Kalau nol persen, partai yang tidak punya representatif atau suara bisa mencalonkan presiden itu nanti tanggung jawabnya di mana? Enggak mungkin juga presiden berangkat dari partai yang punya suara nol dari rakyat."
(mus)
