- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Ketua Presidium Korps Alumni HMI atau KAHMI, Mahfud MD mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah hukum positif. Namun sayangnya ada pihak-pihak yang merespons fatwa itu dengan keliru dan melakukan pemaksaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena itu pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal fatwa MUI menurutnya sah saja.
"Fatwa MUI itu bukan hukum positif kecuali bagian yang sudah diterima (UU). Tidak boleh dipaksakan penegakannya oleh polisi dan tidak boleh oleh LSM juga," kata Mahfud MD dalam acara "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvONe, Rabu, 18 Januari 2017.
Dia mengatakan bahwa fatwa ulama sebenarnya selama ini tidak menjadi masalah. Namun belakangan ada pihak-pihak yang merespons dengan tidak tepat misalnya ormas melakukan sweeping atribut Natal.
"Intinya tidak boleh ada orang yang bukan aparat itu merampas wewenang aparat, kalau orang melakukan sweeping artinya merampas wewenang Polri," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Hal tersebut disampaikan Mahfud menyusul pernyataan Kapolri Tito Karnavian soal fatwa MUI yang dikhawatirkan berekses pada tindakan yang melanggar hukum dan berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa fatwa selalu dikeluarkan untuk tujuan yang baik. Publik seharusnya bisa menyikapi dengan positif.
"Mestinya fatwa ulama ini kita sikapi dengan kearifan," kata Nasaruddin Umar.
Dalam mengeluarkan fatwa kata dia, MUI tak akan sembarangan. Majelis itu akan melakukan pendekatan komprehensif dan keluarnya fatwa juga tak lepas dari perdebatan alot dalam internal MUI sendiri.
"Tanpa Majelis Ulama Indonesia Republik ini pasti mengalami persoalan kalau kita lihat yang lalu mulai Piagam Jakarta hingga NKRI peran MUI itu luar biasa," kata mantan Wakil Menteri Agama ini.
