- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Kepala Staf Presiden Teten Masduki memastikan, keluhan puluhan antropolog direspons oleh Presiden Joko Widodo. Termasuk mengenai intoleransi yang menjadi persoalan.
Ada tiga poin mendasar, yang menurut para antropolog, perlu diperhatikan. Pertama sisi pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
"Mengenai dimensi pendidikan, Presiden sudah berkali-kali menekankan pentingnya Pancasila kembali diajarkan di sekolah-sekolah dan juga di masyarakat umum. Dalam waktu dekat akan dibentuk unit kerja Presiden mengenai pemantapan ideologi Pancasila," ujar Teten dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.
Unit ini nantinya akan memproduksi gagasan-gagasan mengenai toleransi dan kebhinekaan. Tujuannya, akan disebar ke lembaga-lembaga pendidikan maupun masyarakat umum.
Mengenai dimensi ekonomi yang juga menjadi titik tekan para antropolog, Teten mengatakan, saat ini Presiden Jokowi sedang merumuskan new economy policy, yang sedang digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Akan ada kebijakan ekonomi baru untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," katanya.
Distribusi lahan, juga disorot. Di mana, lanjut Teten, sudah direalisasikan untuk masyarakat adat sekitar 12.300 hektare, dari target untuk perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektare.
"Mengenai dimensi hukum, sangat jelas usulan para antropolog meminta Presiden tidak membiarkan kekerasan tindakan-tindakan yang mengancam keberagaman, toleransi dan Pak Presiden memastikan proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan akan diproses," jelasnya.
Maka itu, Teten memastikan tidak ada keraguan bagi Presiden Jokowi mengenai masalah ini. Walau diakui Teten, ada pertimbangan-pertimbangan politik yang diambil.
"Memang ada pertimbangan-pertimbangan politik yang saat ini kelihatan oleh masyarakat bahwa pemerintah tidak tegas. Tapi tadi ditegaskan Presiden, penegakan hukum harus dilakukan," ujar Teten.
Petisi para antropolog yang menamakan diri "Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhineka dan Inklusif" disampaikan ke Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, pagi tadi.
Mereka mengaku, ada 300 antropolog yang ikut petisi ini. Di antaranya yang datang adalah Prof. Amri Marzali, Prof. Dr Meutia F Swasono, Prof. Dr Sulistyowati Irianto, Dr Kartini Sjahrir, Dr Selly Riawanti, Drs R. Yando Zakaria, Tjunggozali Joehana, Drs Gigin Praginanto, dan Iwan Meulia Pirous. (ase)
