- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, hari ini fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat. Haedar mengungkapkan, sesuai dengan karakter Muhammadiyah, maka pembicaraan keduanya adalah soal membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial.
"Kami membahas satu di antara problem soal kesenjangan sosial. Ini sering juga jadi pemicu beberapa hal berangkat dari kesenjangan," kata Ketum Muhammadiyah Haedar usai jamuan makan siang dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 13 Januari 2017.
Haedar mengatakan, pemerintah harus punya terobosan dalam menyelesaikan masalah sosial. Ia kemudian mencontohkan masalah kepemilikan lahan. Banyak yang terdesak ke pinggiran akibat pembangunan seperti perumahan-perumahan mewah di kota-kota besar dan kota yang sedang tumbuh.
"Negara harus mengambil kebijakan-kebijakan terobosan, tawaran Muhammadiyah itu. Kebetulan Presiden punya desain new economy policy, kan ketemu," kata Haedar lagi.
Kebijakan itu kata dia diperlukan agar masyarakat merasakan kehadiran negara di tengah-tengah persaingan dan kompetisi ekonomi pada saat ini.
Selain itu Haedar juga membahas soal serbuan pemodal-pemodal dalam sektor ekonomi dan menjamurnya usaha waralaba yang berpotensi mematikan usaha kecil lokal. Warung-warung kecil milik rakyat, tidak terlindungi oleh negara.
"Coba lihat warung-warung kecil terdesak berbagai macam waralaba yang begitu ekspansif. Sementara ketika mereka tidak punya warung kecil, mau apa," lanjutnya.
Muhammadiyah siap membantu pemerintah mengusahakan menuju kesejahteraan sosial. Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu memiliki tradisi pendidikan yang kuat mulai dari perguruan tinggi, rumah sakit hingga lembaga-lembaga penggerak ekonomi.
Dia kemudian menjelaskan soal kondisi pemberdayaan seperti di Papua. Menurutnya sangat disayangkan bahkan di daerah tersebut ada warga yang tidak memiliki lahan sendiri.
"Muhammadiyah belikan lahan itu. Lalu belikan ternak untuk peternakan dan pertanian. Adakan pembinaan dan alhamdulillah berkembang," ujar Haedar.
Konsep yang ditawarkan Muhammadiyah ini menurutnya sejalan dengan prinsip Jokowi yang ingin memberikan bantuan ke masyarakat dalam bentuk bantuan yang produktif.
"Prinsipnya memberi kail, tidak memberi ikan," kata Haedar.
(ren)
