PDIP: TNI Garda Terdepan Lindungi NKRI dan Pancasila

Personel TNI.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/R. Rekotomo

VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengaku tidak pernah berkomentar TNI lebay atau berlebihan dalam kasus pelecehan Pancasila oleh oknum militer Australia. Dia hanya menjalankan tugas selaku wakil rakyat.

Soroti Pengeroyokan Relawan Ganjar di Boyolali, Gatot Nurmantyo: Saya Tak Yakin Dipukul Batu

"Saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR melakukan fungsi dan tugas saya mengingatkan TNI agar selalu konsisten taat aturan," kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga bisa memahami kekesalan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan seluruh jajaran TNI atas pelecehan tersebut. Dia bahkan berharap negara harus tegas terhadap kasus pelecehan Pancasila termasuk yang terjadi di dalam negeri.

Jelang Pensiun, Yudo Margono Pamit di Depan Para Mantan Panglima TNI dan Prajurit Tiga Matra

"Dan dilakukan oleh oknum-oknum yang anti Pancasila, NKRI, bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika dan simbol-simbol negara lainnya," ujarnya.

Meski demikian, dia melihat adanya potensi pelanggaran undang-undang dalam hal pembatalan hubungan kerja sama pertahanan dengan Australia. Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa pembatalan kerja sama internasional hanya bisa dilakukan oleh seorang Menteri atau Presiden, bukan oleh Panglima TNI.

PKS Buka Pintu Lebar Jika Gatot Nurmantyo Gabung Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

"Oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi I DPR menunaikan kewajiban saya untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja termasuk dalam hal ini TNI," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Charles menegaskan, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu angkatan perang terbaik di dunia. Publik pun berharap agar mereka bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi NKRI dan Pancasila.

"Saya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait hal ini dan hormat saya bagi seluruh prajurit TNI yang setia menjaga NKRI." 

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua kerja sama militer dengan Australia. Hal ini terjadi setelah personel Kopassus menemukan "suatu tampilan" yang dianggap menghina Indonesia yang terpampang di Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth tempat mereka berlatih bersama dengan pasukan komando setempat Desember 2016.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya