- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan BUMN dipimpin orang asing, menuai reaksi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menolak hal tersebut.
"Sebenarnya itu menunjukkan kalau Presiden Joko Widodo sudah kurang percaya diri terhadap kemampuan dalam memimpin negara ini dan pada bangsanya sendiri," kata Arief dalam siaran persnya pada Jumat 6 Januari 2017.
Menurutnya, tidak ada jaminan jika BUMN dikelola orang asing pasti maju. Banyak perusahaan asing yang menurutnya kolaps pada tahun 2008 seperti Citibank, Lehman Brothers dan AIG.
"Tiru dong negeri tirai bambu dalam mengelola BUMN di mana mereka berhasil melakukan transformasi BUMN-nya tanpa gunakan orang asing atau bule idaman Joko Widodo, dan hari ini ekonomi China menjadi maju karena mesin ekonomi itu BUMN-BUMN-nya," kata Arief.
Dilanjutkannya, BUMN sulit maju bukan karena masalah kompetensi sumber daya manusia, namun karena adanya kepentingan politik dan sistem yang perlu dibenahi serta aturan yang belum dikelola secara profesional.
"Selama ini BUMN saat mau melakukan aksi korporasi masih saja diganggu DPR. Juga ditempatkan direksi-direksi karena pilihan politik bukan karena profesionalisme," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya Jokowi berkaca bahwa BUMN tidak maju karena dipimpin orang-orang yang tidak kompeten dan tidak kapabel seperti penempatan posisi komisaris di BUMN oleh mantan relawan Joko Widodo yang tidak kompeten dan menjadikannya posisi bancakan politik.
"Bayangkan komisaris eks relawan Joko Widodo yang ditempatkan di BUMN-BUMN atas perintah Joko Widodo. Jangankan pernah memimpin perusahaan, wong bekerja sebagai status karyawan swasta dan BUMN aja tidak pernah, modalnya cuma cuit-cuit di medsos kok suruh mengawasi BUMN," kata Arief.
Dia menambahkan, jabatan seorang komisioner dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk mengawasi direksinya dalam menjalankan bisnis badan usaha tersebut. Ia juga meminta agar Jokowi percaya pada kemampuan anak bangsa dibandingkan harus menyewa tenaga asing.
"Asing tidak mau digaji sekitar 10 ribu dolar dan hasilnya belum tentu sebaik orang Indonesia. Gaji BUMN untuk direksi paling kecil Rp35 juta sementara untuk komisaris minimal 40 persen dari gaji direksi. Gaji ini bergantung pada besar kecilnya BUMN, belum termasuk tunjangan lainnya," kata Politikus Gerindra ini.
