- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI, Eva Kusuma Sundari menilai, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya-biaya lain, seperti pengurusan pajak kendaraan, adalah kebijakan yang kurang taktis. Kebijakan itu juga menunjukkan pemerintah kurang peka terhadap kesulitan rakyat.
"Ada baiknya (kenaikan tarif pengurusan) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dibatalkan, karena dampaknya memberatkan rakyat dan tidak produktif. Apalagi ternyata BBM juga naik," kata Eva ketika dihubungi VIVA.co.id pada Kamis, 5 Januari 2017.
Menurut anggota Komisi XI DPR itu, kebijakan instan seperti menaikkan tarif atau harga itu memperlihatkan permasalahan koordinasi pemerintah. Dia juga menyoroti peran Kementerian Keuangan. "Menkeu harus jadi poros, simpul. Supaya semua dampak bisa diketahui," ujarnya menambahkan.
Kenaikan harga BBM, kata Eva, bisa langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Apalagi kenaikan itu berefek domino terhadap harga-harga kebutuhan pokok.
"Kalau dampak BBM pasti langsung ke daya beli, karena kebutuhan rutin. Belum lagi memicu kenaikan harga-harga lain. Pedagang dan produsen mengalihkan kenaikan BBM ke konsumen," katanya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menyatakan keberatan dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali kenaikan itu. PKS menganggap, pemerintah tidak bijak jika menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM. Apalagi juga ada kenaikan biaya-biaya lain.
"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, di Jakarta pada Kamis, 5 Januari 2017.
(mus)
