- Australian Defence Force/Handout via REUTERS
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa DPR akan segera meminta penjelasan dari TNI perihal penghentian kerja sama militer Indonesia dengan Australia.
"Dalam hal ini DPR melalui Komisi I akan meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerjasama militer dengan Australia," kata Fadli melalui siaran pers, Kamis 5 Januari 2017.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan percaya bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan. Ia mengatakan siap mendukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional.
Kemudian terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila, menurutnya perlu didalami. Dalam hal ini, pemerintah kata dia perlu menyampaikan keterangan resmi.
"Sebab hal ini telah menyangkut ideologi dasar negara. Hal di atas penting dilakukan pemerintah Indonesia agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia," katanya lagi.
Politikus Gerindra itu mengatakan, hubungan bilateral yang baik tak hanya didasarkan pada unsur saling menguntungkan namun juga kesetaraan dan saling percaya atau mutual benefit, equality, and mutual trust.
Fadli berharap kerja sama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik apabila masalah tersebut telah menemukan solusi. Hubungan kedua negara diingatkannya, sangat strategis.
"Sebab dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerja sama kuat seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim dan ancaman keamanan kawasan lainnya," kata Fadli.
Sebelumnya pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua bentuk kerja sama militer dengan Australia. Hal ini terjadi setelah personel Kopassus menemukan “suatu tampilan” yang dianggap menghina Indonesia yang terpampang di sebuah Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth yakni lokasi mereka berlatih bersama dengan pasukan komando setempat pada Desember 2016.
