- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal tahun ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menyatakan keberatan dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali kenaikan ini.
"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Januari 2017.
Menurut Jazuli, dengan situasi saat ini itu, tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM. Apalagi, juga ada kenaikan biaya-biaya lain.
"Fraksi PKS meminta kepada Presiden, untuk membatalkan, atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL (tarif dasar listrik), karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat, khususnya rakyat kecil," ujar Jazuli.
Sebelum mengambil kebijakan kenaikan harga-harga, Jazuli menyarankan, agar pemerintah terlebih dulu fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara fundamental.
"Harusnya, pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu, agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan," kata anggota Komisi I ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengaku terkejut dengan adanya berita kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM yang mulai berlaku pada Kamis 5 Januari 2016, tidak disosialisasikan dengan baik.
"Ya, saya agak kaget juga, karena ini kan tidak disosialisasikan jauh-jauh hari. Ini tidak diberitahukan oleh masyarakat jauh-jauh hari. Jadi, cukup mengagetkan juga," kata Reni. (asp)
