- Dokumentasi setkab.go.id
VIVA.co.id - Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu orang yang diusulkan dicopot dari kabinet Presiden Jokowi. Alasannya, kinerjanya tidak maksimal dan berpotensi membuat program Jokowi gagal.
Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade. Menurutnya, Basuki justru bekerja cukup baik. Hanya saja, ia mengakui yang bersangkutan memiliki kekurangan dalam mengumumkan kesuksesan dalam pembangunan infrastruktur.
"Menteri Basuki ini memang kurang cakap dalam pencitraan, karena dia lebih suka bekerja keras daripada bicara," kata Andre dalam siaran persnya, Kamis, 5 Januari 2017.
Andre menilai Kementerian PUPR selama ini bekerja keras dalam mensukseskan program besar pemerintah. Misalnya pembangunan jalan tol sepanjang 1000 km, jalan perbatasan antar negara, pembangunan satu juta rumah hingga pembangunan 49 waduk.
Dia menilai Basuki juga dekat dengan Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Basuki kerap bersama-sama dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk melihat dan memantau progress pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR.
"Menteri Basuki ini layak dipertahankan, serapan anggarannya juga bagus. Hanya memang sekali lagi, dia tidak pandai melakukan pencitraan dan lebih menekankan bekerja dan bekerja," kata Andre.
Andre pun membeberkan capaian kerja Basuki. Pertama, dalam pembangunan waduk. Pada 2015, ada 13 waduk, 2016 ada 8 waduk dan di 2017 rencananya 9 waduk baru.
Kedua, pembangunan Tol TransJawa sepanjang 660 km yang akan diselesaikan di tahun 2018 serta Tol Sumatra bagian selatan, terutama di Bakauheni sepanjang 140 km dan Palembang-Indralaya sepanjang 27 km.
"Dari Istana kan juga sudah ngomong, tidak ada reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Semua menteri diminta fokus bekerja mengejar target 2017," tambah Andre.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengungkapkan bahwa sejumlah menteri layak dicopot dari Kabinet Kerja. Mereka antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Jaksa Agung.
