- Kopassus
VIVA.co.id – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almansyahri akan menanyakan kabar penghentian kerja sama militer antara Indonesia dan Australia kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Pada 10 Januari 2017 ini DPR masuk masa sidang.
"Dan segera tanyakan kepada Panglima TNI gambarannya seperti apa," kata Abdul Kharis saat dihubungi, Rabu, 4 Januari 2016.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku belum mengetahui apa alasan penghentian kerja sama militer tersebut. Namun, dari informasi yang diterimanya hal ini di picu oleh pelecehan terhadap militer Indonesia.
"Ada yang bilang soal Pancasila, ada yang lain lah. Begini, kalau memang itu sudah diputuskan oleh TNI, kalau dasarnya, kalau memang ada penghinaan terhadap Pancasila, saya kira kita memang mengapresiasi ketegasan dari TNI," tuturnya.
Ia menegaskan, selama ini hubungan kedua negara berjalan dengan baik. Namun, menurutnya, hubungan baik ini bukan berarti Indonesia bisa diperlakukan semena-mena.
"Tentunya kita tidak ingin hubungan bilateral Indonesia-Australia dicederai dengan penghinaan. Kalau memang ada penghinaan, kita tak mau dihina," tegasnya.
Apa pun keputusan TNI menurutnya harus dihormati dan menjadi keputusan matang. Ia meminta ada penyidikan lebih lanjut terkait masalah ini.
"Kita mungkin berhitung dengan cermat. Pertama ada baiknya diputus untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Untuk kali ini karena ada insiden. Sengaja atau tidak, mungkin saja di lapangan, hal itu bukan sikap resmi negara, mungkin perlu kita pertimbangkan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menghentikan sementara semua kerja sama militer dengan Australia. Hal ini terjadi setelah personel Kopassus menemukan "suatu tampilan" yang dianggap menghina Indonesia yang terpampang di sebuah Akademi Pasukan Khusus (SAS) Australia di Perth tempat mereka berlatih bersama dengan pasukan komado setempat Desember 2016 lalu. (ase)
