- Kemenaker RI
VIVA.co.id – Wacana pembentukan panitia khusus muncul menyusul ketidakpastian data tenaga kerja asing asal China yang bekerja di Indonesia. Menanggapi wacana itu, anggota komisi III DPR Fraksi Nasdem, Taufiqulhadi setuju dengan wacana pembentukan pansus tersebut.
"Komisi III belum ada keputusan soal pembentukan pansus. Kalau diperlukan (pansus), tak ada masalah. Boleh saja," kata Taufiqulhadi saat dihubungi VIVA.co.id, Senin 2 Januari 2017.
Ia melanjutkan, masalah TKA sebenarnya menjadi domain komisi IX DPR. Sementara yang menjadi domain komisi III terkait pengawasan soal keimigrasian. Komisi III pun pernah membuat panitia kerja pengawasan orang asing.
"Ketika bentuk panja di komisi III, kami melakukan penelitian. Tidak tersedia data valid tentang jumlah data TKA. Isu ada TKA asing Tiongkok ke sini itu masih belum punya dasar jelas dari hasil panja. Tidak ada data sama sekali," kata Taufiqulhadi.
Menurutnya, tuduhan banyaknya TKA China bekerja di Indonesia terlalu dibesarkan dan hiperbolis. Sebab, dari hasil kerja panja tak ditemukan sama sekali adanya kemungkinan data tersebut.
"Karena tak ada dasar sama sekali, belum ada rekomendasi dari panja. Karena tak ada bukti. Saya sayangkan orang yang katakan jutaan buruh Tiongkok ke sini. Itu tak ada sama sekali. Jadi orang termakan isu tak bertanggung jawab melalui media sosial," kata Taufiqulhadi.
Ia menekankan komisinya selalu mengingatkan pada keimigrasian untuk bersikap hati-hati terhadap persoalan wisatawan asing dan kembalinya teroris dari Arab.
"Saya rasa imigrasi dengan segala keterbatasan telah bekerja dengan baik. Untuk membuat masyarakat lebih pasti, kita bikin pansus tidak apa-apa," kata Taufiqulhadi.
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan rencananya DPR akan membuat panitia khusus membahas masalah maraknya TKA asal China yang ada di Indonesia.
