- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA.co.id – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo marah dengan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disebut ada 10 juta orang. Menurut dia, Kementerian Tenaga Kerja juga tidak mempunyai data dan kejelasan kontrak terkait kebijakan para investor membawa serta TKA-nya.
"Harusnya Meneg BUMN mengikutsertakan Menaker dalam memutuskan kebijakan tersebut. Karena jika Menaker sampai tidak tahu berapa jumlah tenaga kerja yang mereka (investor) bawa untuk satu investasi, maka akibat negatif yang muncul menjadi tanggung jawab Menaker bukan Meneg BUMN," kata Irma ketika dihubungi VIVA.co.id, Selasa 27 Desember 2016.
Karena itu politikus Partai Nasdem ini mendesak, Menaker Hanif Dhakiri harus segera meminta penjelasan kepada Menteri Negara BUMN Rini Soemarno terkait hal tersebut.
"Jangan enaknya di Meneg BUMN, tapi dampak negatifnya di Menaker," ujarnya menambahkan.
Selain itu, untuk menindaklanjuti kebijakan bebas visa dan dampak negatif dari ketidaksiapan SDM dalam melakukan pengawasan, maka dia menyarankan pemerintah membentuk tim pengawasan TKA. Tim itu terdiri dari Kepolisian, Kemenaker, dan imigrasi serta pariwisata.
"Dari koordinasi pihak-pihak ini diharapkan semua data yang keluar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Irma.
(mus)
Prihatin Tambang Ilegal Marak, Cak Imin: Tambang yang Legal Saja Tak Bawa Kesejahteraan
Cak Imin mengaku prihatin dengan maraknya keberadaan tambang ilegal merujuk data yang dimilikinya. Kata dia, bisnis tambang dilakukan secara ugal-ugalan.
