- VIVA.co.id/Yasir
VIVA.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Azis Kahar Muzakkar, menilai Presiden Joko Widodo telah menyakiti perasaan umat Islam terkait konflik di di Aleppo, Suriah. Putra Kahar Muzakkar itu menilai, Presiden yang berkunjung berkunjung ke Iran pada Selasa 12 Desember lalu menimbulkan kesan buruk terkait krisis di Aleppo.
"Indonesia jangan sampai kemudian terkesan netral saja atau jadi penonton saja terkait konflik di Aleppo. Kemarin Presiden Jokowi malah ke Iran dalam kondisi ketika Iran jelas-jelas secara nyata terlibat dalam pembantaian di Aleppo. Ini menyakiti hati umat Islam sebenarnya," kata Azis usai mengikuti aksi solidaritas dan penggalangan dana untuk warga Aleppo, di Monumen Mandala Makassar, pada Senin, 19 Desember 2016.
Azis berpendapat, kunjungan Jokowi ke Iran juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepala Negara tidak memperhatikan konstitusi tentang perikemanusiaan.
"Kunjungannya ke Iran tentu keliru. Sementara itu, jelas-jelas Iran itu ada dalam poros; poros tiga negara: Rusia, Iran, dan Cina dalam keadaan pembantaian. Malah Presiden ke sana. Itu, kan, melukai; melukai perasaan umat Islam," ujarnya.
"Hal-hal seperti ini hendaknya bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk ada kepekaan kepada kemanusiaan; kepekaan kepada konstitusi. Karena tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945 bahwa perikemanusiaan, dan kita ini selalu saja berpihak kepada menegakkan keadilan," katanya.
Ia berharap, pemerintah Indonesia dapat mengambil sikap tegas pada konflik di Aleppo. Indonesia juga harus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Dewan Keamanan PBB.
“Kemudian melakukan bantuan kemanusiaan secara langsung. Memang kita terikat dengan hukum internasional terkait keterlibatan pemerintah secara langsung. Tapi kalau bantuan kemanusiaan, setiap saat bisa dilakukan. Semestinya itu bisa dilakukan pemerintah Indonesia," katanya.
La Nyalla Minta Doa Rais Aam NU, Bilang Demokrasi RI Perlu Dikoreksi
La Nyalla Mahmud Mattalitti menemui Rais Aam NU dan memaparkan alasan upayanya untuk memperjuangkan ketentuan presidential threshold nol persen.
