- VIVA.co.id/Moh Nadlir
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan, berkomentar mengenai Bank Indonesia (BI) yang telah meluncurkan 11 pecahan uang Rupiah baru secara serentak pada Senin, 19 Desember 2016.
Desain baru tersebut menampilkan gambar pahlawan yang mewakili seluruh wilayah di Indonesia. Isu yang beredar belakangan ini bahwa desain uang baru tersebut mirip desain uang negara China.
"Pemerintah dan BI perlu mengklarifikasi serius isu yang beredar di masyarakat tentang desain uang baru yang mirip dengan desain uang negara China, termasuk sistem cetak rectoverto," kata Heri dalam keterangan tertulisnya, Senin, 19 Desember 2016.
Menurutnya, isu tidak sedap itu bisa menciptakan instabilitas sehingga bisa berujung pada gagalnya program distribusi uang baru. Pemerintah juga diminta tetap memperhatikan dan memastikan tidak ada dampak inflasi terkait peluncuran uang baru tersebut.
Pasalnya, uang lama yang sedang beredar dan dicetaknya uang baru tentu berisiko inflasi.
"Pemerintah perlu terus menyosialisasikan alasan urgensi diterbitkannya uang baru tersebut kepada masyarakat. Mencetak uang baru itu tidak murah butuh anggaran juga. Padahal pemerintah getol-getolnya pangkas anggaran dengan alasan penghematan," kata Heri.
Masyarakat, menurut dia, harus diberi pemahaman yang benar tentang alasan cetak uang baru.
Menurut Heri, kalau misalnya alasan cetak uang baru adalah pajak tidak memenuhi target seperti yang pernah beredar belakangan, itu keliru. “Pemerintah dan BI harus mampu mencegah, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan cetak uang baru seoptimal mungkin, sehingga minim korupsi seperti yang dulunya terjadi pada dugaan korupsi mesin Intaglio Komori yang dibeli Perum Peruri dengan tipe IC-532III yang tidak sesuai spesifikasi tempo hari," kata Heri.
Ia melanjutkan, pencetakan 11 uang baru itu juga perlu memperhatikan belanja pemerintah yang hingga akhir 2016 relatif minim serapan. Pada konteks ini, pemerintah dan BI perlu memberikan informasi yang luas tentang dana untuk mencetak uang baru tersebut.
Ia berharap pemerintah, khususnya BI, akan bisa menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar di masyarakat. BI sebagai bank sentral di Indonesia harus mampu menyediakan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar.
Dia menilai BI perlu memperhatikan sejumlah hal misalnya desain uang baru harus mengedepankan nilai-nilai Indonesia serta menggambarkan sosio-historis nusantara sehingga berfungsi juga untuk menjaga keutuhan NKRI.
"Setiap uang yang diterbitkan harus dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Uang yang diedar harus mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan," katanya. (ase)
