- VIVA/Edwien Firdaus
VIVA.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, tidak ada masalah kalau PDIP mengusulkan revisi UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD. Revisi UU MD3 itu, PDIP mengharapkan bisa menambah satu kursi pimpinan DPR menjadi enam orang. Dengan demikian, partai pemenang Pemilu 2014 itu mendapat kursi itu.
Menurut Yasonna, jika pimpinan DPR menjadi enam, tidak akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan dewan.
"Ya itu kan bisa-bisa saja (ambil keputusan kalau enam pimpinan dewan). Ganjil saja bisa susah karena musyawarah mufakat biasanya. Kalau pimpin itu jarang voting," ujar Yasonna, di Istana Negara, Jakarta, Jumat 9 Desember 2016.
Yasonna mengaku, belum tahu persis keinginan revisi itu. Namun kalau memang DPR berkeinginan, maka Kemenkumham siap membahasnya.
"Ya kita siap-siap aja (membahas). Kan sama-sama. DPR dan pemerintah sama sama harus membahas. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri," katanya.
Pemerintah masih ingin melihat lagi, seperti apa argumen dari DPR kalau memang ingin mengubah atau merevisi UU MD3 tersebut.
"Kita lihat argumentasinya. Kita baca dulu," kata politikus PDIP itu.
Analisis Komunikasi Politik dalam Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati
Wacana Pertemuan antar Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan segera dilaksanakan.
