VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama ini kinerjanya selalu lemah bila dihadapkan dengan pelanggaran dan masalah yang timbul selama Pemilu.
Jadi, Jazuli lebih setuju bila peran dan tugas Bawaslu pada penguatan untuk check and balances, ketimbang mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik seperti usulan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie.
"Kita tidak ingin ada money politic tiap Pilkada, tapi sebenarnya sebelum langkah pembubaran parpol, Bawaslu berani ngga tindak orang yang melakukan politik uang?," kata Jazuli di Gedung Nusantara I DPR, Jumat 9 Desember 2016.
"Itu aja belum dilakukan Bawaslu, sering kempes. Kan udah terlihat politik uang tapi Bawaslu ga berani tindak tegas," kata Ketua Fraksi PKS ini.
Oleh karenanya, Jazuli mengusulkan, agar Bawaslu tetap fokus pada penyelesaian masalah. Bagaimanapun, kemerdekaan untuk berkumpul dijamin oleh undang-undang dan bisa diubah seenaknya.
"Syarat pembubaran Parpol kan ada. Kalau mau diberikan kepada Bawaslu ya masalah tapi dengan syarat-syarat yang obyektif juga," katanya. (webtorial)
Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode
