Pertemuan DPD Golkar Dukung Setnov Gantikan Posisi Akom

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (batik coklat di barisan depan).
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Bobby Andalan.

VIVA.co.id – Partai Golkar menggelar konsolidasi di Hotel Inaya, Nusa Dua, Bali. Acara berlangsung sejak Kamis hingga hari ini, Jumat, 25 November 2016. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Provinsi dan sekretaris atau yang mewakili. Konsolidasi itu menghasilkan tiga poin kesepakatan.

Sekjen Golkar Tegaskan Munas Tak Bisa Dimajukan Sebelum Desember 2024

Pertama, mendukung sepenuhnya konsolidasi yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka memantapkan stabilitas politik dan keamanan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Kedua, mengajak semua komponen bangsa dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, serta memelihara kebhinekaan dan kemajemukan bangsa demi tetap utuhnya NKRI berdasarkan UUD 1945

Ijeck dan Bobby Nasution Bersaing Raih Tiket Golkar di Pilgub Sumut 2024

Ketiga, secara bulat mendukung keputusan DPP Partai Golkar nomer: Kep/176/DPP/Golkar/X1/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian dan penggantian Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari saudara Drs. H. Ade Komarudin MH, kepada saudara. Drs. H. Setya Novanto, Ak.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPD 1 se-Indonesia dan dibacakan Ketua DPD Jawa Timur Nyono Suharli Sudikerta yang merupakan wakil gubernur sekaligus Ketua DPD Golkar Provinsi Bali.

Golkar Bali Ingin Koalisi Indonesia Maju Berlanjut Hingga di Pilkada

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Ketua Umum Golkar Setya Novanto menceritakan tentang situasi politik terkini saat memberikan pidato sambutan dalam acara itu. Menurut Novanto, Partai Golkar berkomitmen untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga secara konstitusional pemerintahan agar berjalan sesuai periodesasinya.

Novanto menginstruksikan seluruh infrastruktur partai dari pusat hingga ke desa untuk menjaga kondusifitas keamanan dan kedamaian.

"Semua ini harus terus dilakukan agar terjadi stabilitas keamanan. Jika negara aman, komunikasi politik berjalan dengan harmonis, maka stabilitas ekonomi dapat kita pertahankan. Jika ekonomi stabil, maka pembangunan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai," katanya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya