Golkar Ingin Kembalikan Harkat dan Martabat Novanto

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Mitra Angelia.

VIVA.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa keputusan partainya yang kembali akan menjadikan Setya Novanto sebagai ketua DPR merupakan keputusan bulat partainya yang diambil dalam rapat pleno Partai Golkar.

Pilkada 2020, Demokrat dan Golkar Sepakat Usung 33 Paslon

"Kebijakan Golkar mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR itu, adalah hak partai Golkar dan itu yang sudah ditetapkan oleh mekanisme organisasi di mana ditetapkan di DPP Golkar melalui rapat pleno," ucapnya di Kantor Indikator Politik, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 24 November 2016.

Keputusan partainya memutuskan Novanto kembali jadi ketua DPR mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, yang membatalkan bukti hukum perkara kasus yang pernah menjerat Novanto.

Ketua Jokowi Mania Masuk Partai Golkar?

"Dasarnya adalah bahwa ketika Novanto mundur diri sebagai ketua DPR dalam sidang MKD, dasarnya adalah hasil sadapan dari persoalan PT Freeport Indonesia waktu itu, bukti hukum tentang hukum sadapan itu dibatalkan oleh MK," tuturnya.

Atas hal tersebut, dia menilai bahwa Partai Golkar harus mengembalikan harkat martabat Novanto yang karena tekanan publik. Ia berharap semua kader partainya bisa menerima keputusan tersebut.

Aburizal Bakrie Dukung Semangat Anak Muda Lalui Pandemi COVID-19

"Kami melihat bahwa harkat martabat Pak Setya Novanto harus dikembalikan, salah satu cara dengan menempatkan kembali sebagai ketua DPR. Karena dahulu waktu dia keluar terkait tekanan publik, isu ‘papa minta saham’ tersebut,” ujarnya.

“Saya kira kami sudah bulat di DPP Golkar karena institusi tertinggi setelah munas dan rapimnas adalah rapat pleno. Kami berharap semua kader Golkar bisa menerima keputusan ini sebagai keputusan partai," ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah secara bulat dan aklamasi akan melakukan pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setya Novanto. Terkait keputusan ini, Partai Golkar telah mengirim surat kepada Fraksi Golkar di DPR dan Pimpinan DPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya