- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus dievaluasi. Alasannya, Tito melontarkan tuduhan adanya aksi makar pada demonstrasi lanjutan menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama.
"Sebaiknya Presiden Jokowi mengevaluasi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Sebab membuat masyarakat saling curiga, saling tuduh. Termasuk berdampak pada politik dan ekonomi," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Ia menjelaskan, Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden melalui persetujuan DPR. Sehingga keberadaan Kapolri ini bisa ditinjau kembali. Sebab, dugaan akan adanya makar seharusnya disampaikan setelah dilakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Jangan sampai pernyataan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini jadi pertanyaan publik, jangan-jangan Kapolri jadi alat atau pesan sponsor. Masak pernyataan di medsos dianggap makar. Aksi demo berapapun jumlahnya tidak bida dikatakan makar," kata Benny.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dalam keterangan pers, Senin, 21 November 2016, menegaskan, jika aksi demo nanti untuk menggulingkan pemerintah, maka itu sudah membuat negara dalam negara atau makar.
Tito mengaku mendapat informasi bahwa agenda unjuk rasa nanti bukan hanya terkait proses hukum terhadap kasus penistaan agama. Tapi ada agenda lain.
"Agenda politik lain, di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila itu terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," tuturnya.
Viral Ucapan Gus Samsudin: Konten Tukar Pasangan Itu Dakwah, Saya Senang di Penjara
Gus Samsudin, yang juga dikenal dengan nama Jadab, menyatakan bahwa ia merasa bahagia berada di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka atas pembuatan video viral.
