TUTUP
TUTUP
POLITIK

Inikah Solusi Agar WNI Tak Diculik Kelompok Abu Sayyaf

Tiga negara sudah memiliki perjanjian.
Inikah Solusi Agar WNI Tak Diculik Kelompok Abu Sayyaf
Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin. (DPR.go.id)

VIVA.co.id - Penculikan terhadap warga negara Indonesia di wilayah lautan kembali terjadi. Kali ini, dua nelayan yang menjadi korban.

Mereka diduga diculik oleh kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf, di sekitar Sabah, Malaysia, pada pekan lalu. Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

"Sesungguhnya pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah melaksanakan MoU Trilateral dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan wilayah laut masing-masing melalui kerja sama. Tapi, penyanderaan kok masih terulang?" kata Hasanuddin saat dihubungi, Rabu 23 November 2016.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, MoU Trilateral yang telah disepakati oleh menteri pertahanan di tiga negara tersebut seharusnya dibahas lebih lanjut di antara para panglima angkatan bersenjata masing-masing negara, termasuk Panglima TNI.

"Dengan MoU itu, ketiga panglima angkatan bersenjata dari tiga negara tersebut selanjutnya dibuat konsep joint operation atau konsep joint patrol," ujarnya.

Purnawirawan jenderal TNI itu menjelaskan konsep joint operation menjadi hal yang sangat penting. Karena, bila Indonesia saja yang serius dalam mengamankan wilayah-wilayah rawan tanpa disertai keseriusan dari Malaysia dan Filipina, maka perjanjian trilateral menjadi sia-sia.

"Konsep joint patrol dan joint operation berdasarkan evaluasi MoU Trilateral," katanya.

Selain itu, menurut Hasanuddin, ketiga negara juga harus aktif dalam bertukar informasi intelijen terkait pergerakan kelompok bersenjata.

"Tiga negara harus aktif bertukar informasi intelijen terhadap pergerakan kelompok militan Abu Sayyaf. Ini menjadi penting untuk pemetaan pergerakan mereka (Abu Sayyaf)," ujarnya.

Setelah pengamanan laut semakin diperkuat, Hasanuddin mengingatkan agar kapal-kapal komersial juga tetap wajib melaporkan ke Angkatan Laut bila hendak berlayar.

"Bagi kapal-kapal bisnis yang melintas wilayah juga tetap diminta kehati-kehatian, setidaknya melapor ke Angkatan Laut," katanya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP