Gerindra Harap Pergantian Ketua DPR Tidak Gaduh

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Bayu Nugraha

VIVA.co.id – Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas menegaskan, pada prinsipnya seluruh pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diserahkan sepenuhnya kepada fraksi masing-masing. Hal itu katanya tertuang dalam tata tertib.

Puan Maharani: Kasus Jiwasraya Tak Perlu Pansus

"Buat kami dari Fraksi Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya ke mekanisme Partai Golkar," kata Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.

Namun Supratman berharap, pergantian tidak dilakukan secara asal dan mengubah konstelasi parlemen yang sudah kondusif belakangan ini.

Ketua DPR: UN Diganti Jadi Assessment Harus Dikaji Lebih Dalam

"Kalaupun ada pergantian, kalau bisa secara smooth dan tidak menimbulkan dinamika baru di parlemen," ujar Supratman.

Supratman mengatakan, pergantian Ketua DPR jangan dilihat semata-mata terkait internal parlemen. Pergantian ini menurutnya tidak boleh dilihat secara 'kacamata kuda'.

Hari HAM, Ketua DPR Minta Pemerintah Penuhi Hak Pendidikan

"Bahwa kenapa (pergantian) itu tiba-tiba ada. Kita tidak boleh melihat secara kacamata kuda. Tentu pertimbangan politisnya demi menjaga kesinambungan di parlemen, itu akan sangat-sangat menentukan," kata Supratman.

Sebelumnya, Partai Golkar berencana mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setya Novanto yang mundur pasca kasus permintaan saham PT Freeport. Saat itu, Novanto mundur dan digantikan rekan separtainya, Ade Komarudin.

Upaya mengembalikan posisi Novanto ke kursi nomor satu di DPR disampaikan Ketua Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Yorrys Raweyai, menyusul dikabulkannya gugatan Setya Novanto di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu.

"Kasus ini soal wibawa partai saja. Nah, apakah kami kembalikan posisi Setya Novanto (ke ketua DPR) seperti semula atau bagaimana. Wacana itu berkembang kemudian," kata Yorrys ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin, 21 November 2016.

Menurut Yorrys, rapat di DPP telah sepakat untuk mewacanakan hal ini. Partai kemudian menugaskan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi lainnya.

"Kemudian kami menugaskan kepada fraksi di DPR untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan," ucap Yorrys. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya