VIVA.co.id - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta, semua pihak termasuk pemerintah dan Polri tidak reaktif menyikapi kabar aksi demonstrasi pada 25 November atau 2 Desember mendatang. Menurutnya, Kepolisian harus profesional.
"Jangan terprovokasi. Tapi juga jangan pula menimbulkan kondisi yang provokatif," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meminta, pemerintah mempercayai dan mendukung langkah ormas Islam dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang akan menggelar demonstrasi secara damai.
"Dari pihak GNPF MUI kan menegaskan bahwa mereka akan menggelar demo yang super damai," katanya.
Selain itu, menurut Hidayat, ormas yang akan melakukan demonstrasi hanya meminta Basuki Tjahaja Purnama ditahan karena diduga melakukan penistaan agama. Tidak ada agenda terkait dengan masalah sidang istimewa MPR atau pendongkelan Jokowi sebagai Presiden.
"Tidak ada agenda terkait dengan masalah menduduki Istana maupun DPR," ujarnya.
Hidayat menambahkan, jaminan itu telah disampaikan oleh para pimpinan GNPF MUI termasuk Rizieq Shihab selaku penasihat. Oleh karena itu, polisi seharusnya menjadikannya sebagai pegangan.
"Bahwa kemudian ada yang punya agenda lain itu harus disikapi sebagai sesuatu yang mungkin ingin menunggangi atau ingin mengacaukan, atau ingin kemudian membuat citra negatif dari gerakan yang super damai itu," katanya.
Atas dasar itu, Hidayat meminta polisi melakukan langkah proposional sesuai tugas dan fungsinya. Tujuannya untuk menjaga aksi yang direncanakan berjalan damai.
"Tapi boleh saja Kapolri mengingatkan agar jangan sampai ada yang menunggangi dan harus dikritisi agar tidak ada penunggangan itu,”
(mus)
