- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Pascakasus dugaan penistaan agama menguap ke permukaan, kampanye yang selalu dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok dan wakilnya Djarot Saiful Hidayat nampak akrab dengan penolakan. Setidaknya, penolakan itu disuarakan di sejumlah tempat yang disambangi Ahok dan Djarot.
Menanggapi hal ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Muhamad Fadillah mengimbau, agar masyarakat yang tak suka dengan salah satu pasangan calon untuk tidak melakukan penolakan dengan anarki. Termasuk, mencaci dengan umpatan kata-kata yang tak elok didengar.
"Paslon (pasangan calon) punya hak sama untuk kampanye, kecuali di tempat yang terlarang," ujar Fadillah di sebuah diskusi bertema 'Olah Strategi Atasi Fenomena Penolakan Kampanye di DKI' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 19 November 2016.
Fadillah mengatakan, dalam sebuah aturan kampanye, ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh paslon. Di antaranya, pertemuan terbatas, pertemuan tertutup, dialog, rapat umum, iklan media dan lainnya.
Dia menyatakan, KPU tidak punya hak untuk mengintervensi pilihan mana yang sebaiknya dicomot oleh masing-masing pasangan calon. Sebab, pasangan calon punya hak yang sama untuk memilih cara yang diinginkan.
"Untuk mengantisipasi hal yang tak terduga, lebih baik paslon melaporkan kegiatan kampanye, sehari sebelum kampanye kepada pihak Kepolisian untuk pengamanan." (asp)
Bukan Cuma Demokrat, PAN Juga Sudah Siapkan Kadernya Buat Pilgub DKI
PAN siapin Bima Aria, Eko Patrio, Desy Ratnasari hingga Pasha Ungu. Mereka disiapin buat Pilgub DKI 2022.
