- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA.co.id - Markas Besar Polri sudah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Mereka juga mencegah Ahok, sapaan akrab Basuki, berpergian ke luar negeri.
"Secara psikologis ini menguntungkan aspirasi kelompok umat Islam yang demo besar-besaran tanggal 4 November yang lalu. Tetapi sebetulnya, secara politik, ini lebih merupakan kemenangan Pak SBY," kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap, Tridianto, Rabu 16 November 2016. Dia merujuk pada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tridianto menuturkan bahwa pernyataan SBY mengenai demo akan terus berlangsung sampai lebaran kuda berhasil membuat Presiden Jokowi 'menyerah'. Menurutnya, kali ini SBY sudah mengalahkan Jokowi.
Dia mengingatkan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu “laga perebutan pengaruh” antara SBY dengan Jokowi. "Sangat terbuka peluang bagi Pak SBY untuk mengalahkan Pak Jokowi lagi di Pilgub DKI Jakarta, bahkan sekaligus mengalahkan Bu Megawati," ujarnya.
Sekarang, lanjut dia, tergantung bagaimana Jokowi dan Megawati mengambil langkah-langkah untuk bisa membendung SBY. "Bisa diduga politik akan makin panas," katanya.
Tri mengungkapkan kembali bahwa gelar perkara di Bareskrim Polri adalah tanda Ahok makin tersudut. Buktinya, Ahok kemudian ditetapkan jadi tersangka dan dicegah ke luar negeri.
"Ini adalah peristiwa hukum dan politik yang sangat besar dan penting di Indonesia," kata orang dekat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menyoroti rencana aksi unjuk rasa yang akan terjadi pada 4 November. Menurut SBY, unjuk rasa dalam sebuah negara demokrasi adalah hal yang sangat wajar.
SBY mengajak masyarakat untuk melihat inti permasalahan yang terjadi pada saat ini khususnya alasan dan tuntutan aksi unjuk rasa tersebut.
"Apa masalah yang kita hadapi. Apa masalahnya saudara-saudara dan kenapa di seluruh tanah air tak hanya di Jakarta rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Unjuk rasa tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti ada protes, pasti ada yang dituntut," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2016.
SBY meminta agar pemerintah lebih peka terhadap rakyatnya. Pemerintah harus mendengarkan demonstrasi.
"Kalau sama sekali tidak didengar atau malah diabaikan sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Ini pengalaman saya 10 tahun menjadi pemimpin, banyak juga unjuk rasa rasa. Lima tahun jadi Menko Polhukam juga dahulu banyak unjuk rasa," ujar SBY.
Menurut SBY, tidak mungkin ribuan masyarakat tiba-tiba berkumpul sekedar untuk happy-happy. Apalagi hanya untuk jalan-jalan atau untuk melihat Jakarta.
(ren)
