- Istimewa
VIVA.co.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengaku tak bisa melarang kadernya yang berniat bergabung bersama massa muslim dalam demonstrasi besar-besaran pada 25 November 2016, yang akan kembali berlangsung di Jakarta. Bagi Sohibul, demonstrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara.
"Termasuk kader PKS. Mereka juga punya hak konstitusional untuk melakukan demonstrasi," kata Sohibul kepada wartawan usai kegiatan sarasehan bertajuk Ekonomi Transformasi Jawa Timur Menuju Kemandirian di Surabaya pada Senin, 14 November 2016.
Namun, Sohibul menjelaskan, PKS juga telah melaksanakan peranannya untuk menyikapi aksi itu, misalnya, melalui wakil-wakil mereka di DPR. Petinggi PKS pun telah bertemu Panglima TNI untuk membicarakan rencana demonstrasi itu.
Dia berharap aksi yang akan dilakukan umat Islam itu tetap berjalan tertib agar tuntutan yang disampaikan tetap fokus. "Tunjukkan ke masyarakat bahwa umat Islam bisa melakukan aksi secara damai dan tertib," katanya.
Rencana demonstrasi pada 25 November itu menindaklanjuti unjuk rasa pada 4 November 2016. Aksi tersebut menuntut aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, calon petahana Gubernur DKI Jakarta.
(ren)
Syaikhu Bicara Peluang PKS Gabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu turut buka suara soal peluang akan gabung atau tidak ke Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada
