- Lilis Khalisotussurur/ VIVA.co.id
VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai aksi damai yang dilakukan warga negara Indonesia pada tanggal 4 November 2016 kemarin, ternyata diwarnai kerusuhan sehingga mencoreng tujuan dari aksi damai itu sendiri.
Dasco menilai, dari kejadian itu banyak reaksi bermunculan, baik yang pro dan kontra, juga muncul proses hukum akibat kejadian 4 November tersebut.
"Dengan bermunculan berbagai pandangan dan sikap terkait kerusuhan dalam aksi damai. Setiap orang akhirnya berpendapat dan bersikap seolah-olah yang paling mengetahui dan yang paling benar dalam menyikapi proses hukum ini," ujarnya lewat siaran pers, Selasa 8 November 2016.
Dasco menuturkan, untuk mendapatkan ketenangan dan kepastian hukum sebagai Wakil Rakyat, Komisi III DPR RI akan segera membentuk Tim Pengawas Proses Hukum kerusuhan 4 November 2016.
"Tujuan dari Tim Pengawas ini adalah agar siapapun di negeri ini tidak boleh ada yang bisa mempermainkan hukum dan/atau mengintervensi proses hukum yang menyebabkan keadilan di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya," ucap Politisi Gerindra ini.
Dasco menjelaskan, tim pengawas ini hadir untuk mengawasi agar tidak ada satu pun warga negara yang dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam untuk menutupi orang yang bersalah.
"Serta untuk memastikan dan menjamin proses hukum di negara ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga rakyat percaya bahwa keadilan dan kepastian hukum masih ada di negara ini," katanya. (webtorial)
Komisi III DPR soal Desa Wadas: Ganjar Pranowo Akui Ada Kekurangan
Rombongan Komisi III DPR RI menemui Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Mapolda Jateng, membahas konflik Desa Wadas
