- VIVAnews/ Mohamad Teguh
VIVA.co.id - Kapal pembawa TKI ilegal dari Malaysia tenggelam pada Rabu, 2 November 2016. Setidaknya, 54 TKI dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.
Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, menyesalkan kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dipimpin Nusron Wahid yang terkesan tidak hadir. Padahal, BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengurus semua permasalahan TKI.
"Ini kan sudah hampir seminggu. Dan pada dasarnya ini adalah salah satu tanggung jawab BNP2TKI," kata Dede saat dihubungi, Senin, 7 November 2016.
Dede enggan menjawab apakah Nusron yang merupakan Kepala BNP2TKI lalai dan terlalu sibuk untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017, sehingga lupa tugasnya untuk melayani para TKI.
"Saya enggak tahu apakah Nusron sudah melakukan sesuatu atau belum. Tetapi mari kita lihat sama-sama kita semua sebagai politisi tentu dituntut tanggung jawab oleh partai politik kita masing-masing tentunya," kata Dede.
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan tugas sebagai Kepala BNP2TKI sangat mulia. Saat seseorang diberi tugas negara maka itu harus di atas segala-galanya.
"Tanggung jawab kepada negara itu di atas tanggung jawab kita sebagai partai politik. Nah, dalam konteks ini sebagai pejabat ketika disumpah sebagai pejabat negara tentu harus mendahulukan tugasnya," katanya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu memastikan, komisinya akan memanggil BNP2TKI terkait kasus tenggelamnya kapal yang dinaiki para TKI di Batam.
"Setelah kita masuk reses kita akan panggil BNP2TKI untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan.”
(mus)
